PENGANTAR PENDIDIKAN
Permasalahan
Pendidikan
O L E H :
SEPTIAN
SUHARDIANSYAH
A1A1 13076
PENDIDIKAN EKONOMI KEAHLIAN
AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
2013
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb..
Puji syukur kita
panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada
kita sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Permasalahan
Pendidikan”.
Disusunnya makalah
ini sebagai tugas mata kuliah Pengantar Pendidikan serta sebagai upaya saya
untuk mempelajari tentang permasalahan pendidikan yang sedang terjadi sekarang
ini.
Makalah ini masih
belum sempurna, sehingga saya sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran
yang membangun untuk perbaikan makalah ini, sehingga pemahaman saya dan pembaca
akan materi menjadi semakin kaya.
Demikian semoga
makalah ini bermanfaat. Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb..
Kendari , Desember 2013
Penulis
DAFTAR
ISI
KATA
PENGANTAR.................................................................................
DAFTAR
ISI.............................................................................................
BAB
I PENDAHULUAN............................................................................
A. Latar Belakang...........................................................................
B. Tujuan......................................................................................
BAB
II PEMBAHASAN..............................................................................
A. Permasalahan
Pokok Pendidikan Dan Penanggulangannya..............
B. Jenis Permasalahan Pokok Pendidikan..........................................
C. Saling Berkaitan Antara Masalah-Masalah
Pendidikan......................
D. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Berkembangnya
Masalah Pendidikan...................................................................
E. Permasalahan Pendidikan Aktual Dan
Penaggulangannya.................
BAB
III PENUTUP....................................................................................
A. Kesimpulan...............................................................................
DAFTAR
PUSTAKA..................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Penididikan
merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia dimuka bumi
ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan manusia. Dalam kondisi
apapun manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan. Pendidikan
diambil dari kata dasar didik, yang ditambah imbuhan menjadi mendidik. Mendidik
berarti memlihara atau memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.
Dari pengertian ini didapat beberapa hal yang berhubungan dengan Pendidikan.
Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk
mengubah sikap dan tata laku seseorang atau sekolompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pada hakikatnya
pendidikan adalah usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri.
Dalam penididkan terdapat dua subjek pokok yang saling berinteraksi. Kedua
subjek itu adalah pendidik dan subjek didik. Subjek-subjek itu tidak harus
selalu manusia, tetapi dapat berupa media atau alat-alat pendidikan. Sehingga
pada pendidikan terjadi interaksi antara pendidik dengan subjek didik guna
mencapai tujuan pendidikan.
Keterjangkauan
pendidikan bagi seluruh komponen masyarakat yang tidak terbatas pada gender,
strata sosial, maupun status ekonomi telah menjadi komitmen pemerintah sejak digulirkannya
kemerdekaan puluhan tahun lalu dan hingga sekarang komitment itu tentu tidak
berubah. Bahkan dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia hingga saat
ini pemerintah selalu berupaya melakukan berbagai peningkatkan baik dalam
pendanaan, fasilitas infrastruktur, tenaga pendidik, serta kurikulum.
Bagi negara berkembang, isu
mengenai keterbatasan akses pendidikan yang dilatarbelakangi oleh faktor
ekonomi masih akan terus menjadi wacana yang hangat dalam beberapa dekade
kedepan. Hal ini tentunya erat kaitannya dengan kondisi masyarakat yang ada
saat ini. Tak dapat disangkal wacana ini memang menjadi perhatian serius baik
bagi pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan terkait. Tapi akan
menjadi pemahaman yang salah bila ketidakterjangkauan biaya pendidikan dipahami
sebagai bentuk dikotomi atas akses pendidikan bagi kalangan tertentu saja.
Pada masa sekarang ini pendidikan merupakan
suatu kebutuhan primer, dimana dalam memasuki era globalisasi seperti sekarang
ini pendidikan sangatlah penting peranannya. Orang-orang berlomba untuk dapat
mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk mengejar tehknologi yang semakin
canggih. Tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat tidak dapat mengenyam
pendidikan secara layak baik dari strata tingkat dasar sampai jenjang yang
lebih tinggi. Selain itu ada juga sebagian masyarakat yang sudah dapat
mengenyam pendidikan dasar namun pada akhirnya putus sekolah juga.
Pendidikan
mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Langkah
pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman
selalu memunculkan tantangan-tantangan baru. Sebagai konsekuensi logis,
pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Oleh karena itu, perlu
ada rumusan sebagai masalah-masalah pokok yang dapat dijadikan pegangan oleh
pendidik dalam mengemban tugasnya.
B. Tujuan
Adapun
tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai
berikut:
a)
Memenuhi
tugas yang diberikan pada mata kuliah Pengantar Pendidikan Universitas PGRI
palembang.
b)
Sebagai
bentuk perhatian Mahasiswa terhadap masalah pendidikan yang dihadapi Indonesia.
c)
Suatu
usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
d)
Membantu
dalam membahas dan menanggulangi masalah yang dihadapi di dalam dunia pendidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Permasalahan
pokok pendidikan dan penanggulangannya
Sistem
pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan social budaya dan
masyarakat.
Pada
dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah
air kita saat ini, yaitu:
1. Bagaimana semua warga Negara
dapat menikmati kesempatan pendidikan.
2. Bagaiman pendidikan dapat
membekali peserta didik keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke
dalam kancah kehidupan bermasyarakat.
Yang pertama mengenai masalah
pemerataan dan yang kedua adalah masalah mutu, relevansi dan juga efisiensi
pendidikan
B.
Jenis
Permasalah Pokok Pendidikan
Masalah pokok pendidikan
yang menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya
ada empat macam yaitu: masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan,
masalah efisiensi pendidikan, maslah relevansi pendidikan.
1. Masalah
Pemerataan Pendidikan
Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan
bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
seluruh warganegara untuk memperoleh pendidikan.
Tujuan
yang terkandung dalam upaya pemerataan pendidikan yaitu menyiapkan
masyarakat untuk dapat
berpartisipasi dalam pembangunan, maka setelah upaya
pemerataan pendidikan terpenuhi, mulailah diperhatikan upaya
pemerataan mutu pendidikan. Pemecahan Masalah Pemerataan Pendidikan.
Masalah ini dapat dipecahkan dengan dua cara yaitu dengan
cara konvensional dan cara inovatif.
v Cara konvensional antara
lain:
a. Membangun gedung sekolah
seperti SD Inpres dan atau ruangan belajar.
b. Menggunakan gedung sekolah
untu double shift (system bergantian pagi
dan sore).
v Cara inovatif antara lain:
a. System pamong (pendidikan
oleh masyarakat, orang tua dan guru)
atau INPACT System (Intructional Managemant by Parent, Community and Teacher).
b. SD kecil pada daerah
terpencil.
c. Sistem Guru Kunjung.
d. SMP terbuka (ISOSA-In School
out off School Approach).
e. Kejar paket A dan B.
f. Belajar jarak jauh seperti
Universitas Terbuka.
2. Masalah
Mutu Pendidikan
Pokok permasalahan mutu
pendidikan lebih terletak
pada masalah pemrosesan
pendidikan. Selanjutnya kelancaran pemrosesan
pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta
didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, bahkan juga
masyarakat sekitar.
Mutu pendidikan
dipermasalahkan jika hasil pendidikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu pendidikan.
Upaya
pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang
bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia dan manajemen sebagai berikut:
a. Seleksi yang lebih rasional
terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan P.T.
b. Pengembangan kemampuan tenaga
kependidikan melalui studi lanjut latihan, penataran, seminar,
kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dll.
c. Penyempurnaan kurikulum
(materinya yang esensial dan mengandung muatan local, metode yang menantang dan
menggairahkan belajar, evaluasi beracuan PAP).
d. Pengembangan prasarana yang
menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar.
e. Penyempurnaan sarana belajar
seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan lab.
f. Peningkatan administrasi
manajemen khususnya yang mengenai anggaran.
g. Kegiatan pengendalian mutu
berupa kegiatan-kegiatan:
ü Laporan penyelanggaraan
pendidikan oleh semua lembaga pendidikan.
ü Supervise dan monitoring
pendidikan oleh penilik dan pengawas.
ü System ujian nasional/Negara.
ü Akreditasi terhadap lembaga
pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga.
3. Masalah
Efisiensi Pendidikan
Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang
penting ialah:
a. Bagaimana tenaga kependidikan
difungsikan.
b. Bagaimana prasarana dan
sarana pendidikan digunakan.
c. Bagaimana pendidikan
diselenggarakan.
d. Masalah efisiensi dalam
memfungsikan tenaga.
Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan
antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat
terbatas. Masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi,
sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya
guru bahasa Indonesia harus mengajarkan matematika. Gejala tersebut membawa
ketidak efisienan dalam memfungsikan tenaga guru. Masalah pengembangan tenaga
kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong
hadirnya kurikulum baru.
Masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana
dan sarana.
Penggunaan
prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bias terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan
dan sering juga karena perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum sering
membawa akibat tidak dipakainya lagi buku paket siswa dan buku pegangan guru
beserta perangkat lainnya karena harus diganti dengan buku-buku yang baru.
Semuanya ini menggambarkan bahwa dibalik pembaharuan terjadi pemborosan, meski sukar
dielakkan.
4.
Masalah Relevansi Pendidikan
Masalah
relevansi pendidikan mencakup
sejauh mana system pendidikan dapat
menghasilkan luaran yang
sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Luaran pendidikan
diharapkan dapat mengisi semua sector pembangunan yang beraneka ragam sektor
produksi, sektor jasa dll. Sebenarnya kriteria relevansi seperti tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi system pendidikan pada umumnya
pada umumnya dan gambaran tentang
kerjaan yang ada antara lain sebagai berikut:
a. Status lembaga pendidikan
sendiri masih bermacam-macam kualitasnya.
b. System pendidikan tidak
pernah menghasilakn luaran siap pakai, yang ada ialah siap kembang.
c. Peta kebutuhan tenaga kerja
dengan persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga
pendidikan untuk menyusun progamnya tidak tersedia.
Dari keempat macam masalah pendidikan tersebut masing-masing
dikatakan teratasi jika pendidikan:
ü Dapat menyediakan kesempatan pemerataan
belajar, artinya: semua warganegara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam
suatu satuan pendidikan.
ü Dapat mencapai hasil yang
bermutu, artinya: perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil
sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.
ü Dapat terlaksana secara
efisien, artinya: pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang
ditulis dlam rancangan.
ü Produknya yang bermutu
tersebut relevansi, artinya: hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan pembangunan.
C. Saling Berkaitan Antara Masalah-Masalah Pendidikan.
Dalam
kenyataan pelaksanaan pendidikan di lapangan masalah-masalah pendidikan tersebut
saling berkaitan. Ada dua factor yang dapat dikemukakan sebagai penyebab mengapa pendidikan yang bermutu belum dapat diusahakan
pada saat demikian. Pertama, gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat
banyak memerlukan penghimpunan dan pengerahan dana dan daya. Kedua, kondisi
satuan-satuan pendidikan pada saat
demikian mempersulit upaya peningkatan mutu Karena jumlah murid dalam
kelas terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidik yang kurang kompeten,
kurikulum yang belum mantap, saran yang tidak memadai dst.
D. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Berkembangnya
Masalah Pendidikan.
Masalah
pembangunan mikro, yaitu masalah-masalah yang berlangsung di dalam system
pendidikan sendiri. Sedangkan masalah pembangunan makro, yaitu masalah di luar
system pendidikan, sehingga juga harus diperhitungkan di dalam memecahkan
masalah mikro pendidikan. Masalah-masalah makro yang merupak factor-faktor yang
mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu:
1. Perkembangan
Iptek dan Seni.
a. Perkembang Iptek.
Ilmu pengetahuan
merupakan hasil eksplorasi secara
system dan terorganisasi mengenai
alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu
pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
b. Perkembangan Seni.
Kesenian
merupakan aktivitas berkreasi manusia, secara individual ataupun kelompok yang
menghasilakn sesuatu yang indah.
2. Laju Pertumbuhan
Penduduk.
Masalah
kependudukan dan kependidikan bersumber pada 2 hal, yaitu:
a. Pertambahan penduduk.
b. Penyebaran penduduk.
3. Aspirasi Masyarakat.
Aspirasi terhadap pendidikan tidaklah perlu
untuk diredam, justru sebaliknya harus tetap dibangkitkan dan di tingkatkan,
utamanya pada masyarakat yang belum maju
dan masyarakat di daerah terpencil, sebab aspirasi menjadi motor penggerak roda
kemajauan.
4. Keterbelakangan Budaya dan Sarana Kehidupan.
Keterbelakangan
budaya terjadi karena:
a. Letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat (missal terpencil).
b. Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsure budaya baru karena
tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat.
c. Ketidak mampuan masyarakat secara ekonomis untuk menyangkut unsur
kebudayaan tersebut. Sehubungan dengan factor penyebab terjadinya
keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh:
d. Masyarakat daerah terpencil.
e. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.
f. Masyarakat yang kurang terdidik.
Yang
menjadi masalah ialah bahwa kelompok masyarakat yang terbelakang kebudayaannya tidak
ikut berperan serta dalam pembangunan, sebab mereka kurang memiliki dorongan
untuk maju. Jadi intinya ialah menyadarkan mereka akan ketertinggalannya, dan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan,
dan bagaimana system pendidikan dapat melibatkan mereka.
E.
Permasalahan
Pendidikan Aktual Dan Penaggulangannya.
1. Permasalahan Aktual Pendidikan Di Indonesia.
Permasalahan actual berupa
kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak
untuk ditanggulangi. Beberapa masalah
aktual pendidikan yang akan dikemukakan meliputi, masalah-masalah keutuhan
pencapaian sasaran, kurikulum, peran guru, pendidikan 9 tahun dan pendayagunaan
teknologi pendidikan. masalah aktual juga ada yang mengenai konsep dan ada yang
mengenai pelaksaannya.
a. Masalah Keutuhan Pencapaian Sasaran.
Keberhasilan
pendidikan dinilai dari kemampuan kognitif atau penguasaan pengetahuan.
Hambatan-hambatan
yang harus dihadapi:
ü Beban kurikulum sudah terlalu sarat.
ü Pendidikan afektif sulit diprogamkan secara eksplisit, karena
dianggap menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi yang keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman
guru.
ü Pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu, sehingga memerlukan
ketekunan dan kesabaran pendidik.
ü Menilai hasil pendidikan afektif tidak mudah.
b. Masalah Kurikulum.
Konsep
kurikulum 1984 juga memiliki kelbihan karena adanya keluwesan-keluwesan antara
lain:
ü Disediakannya aneka progam belajar, untuk melanjutkan keperguruan
tinggi dan untuk memasuki lapangan kerja.
ü Adanya program inti yang sifatnya nasional untuk persatuan nasional,
memuat pengetahuan minimal dan progam khusus A dan B dapat dipilih sesuai
dengan kemampuan dan minat siswa.
ü Adanya progam pusat dan progam daerah (muatan lokal).
Dengan
disediakannya aneka progam belajar berarti sekolah menengah berfungsi ganda,
sebagai sekolah umum sekaligus juga sebagai sekolah kejuruan. Kondisi demikian
menimbulkan masalah personil khususnya tenaga pengajar, pengorganisasian,
fasilitas, administrasi dan biaya. Masalah yang muncul dari keadaan tersebut
ialah tanpa sengaja kurikulum 1984 menggiring peserta didik untuk beramai-ramai
(karena desakan keadaan) memasuki perguruan
tinggi, tanpa melihat secara potensial mampu atau tidak mampu.
Satu
segi modern dari kurikulum 1984 ialah adanya progam daerah (disamping progam
pusat) yang dikenal sebagai muatan lokal. Progam ini mengantisipasi hari depan
pendidikan yang mengarah kepada desentralisasi.
Kerumitan-kerumitan
itu meliputi:
Ø Pemilihan materi muatan local yang tepat.
Ø Penyusunan progam (disajikan secara monolitik atau secara integratif),
juga menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, dari dalam dan
dari luar lingkungan sekolah.
Ø Koordinasi pelaksanaan.
Ø Penyediaan sarana, fasilitas dan biaya.
Hambatan
yang besar ialah pemecahan terhadap konsep tersebut bahwa memasyarakat di
kalangan para pelaksana pendidikan di lapangan.
C.
Masalah Peranan Guru.
Multi peran guru:
Melakukan
kontak dan pendekatan manusiawi lebih intensif dengan murid-muridnya. Masalah
yang timbul ialah bagaimana guru dapat melakukan multiperan seperti itu jika
pada kebanyakan sekolah mereka adalah pejuang tunggal. Kalaupun guru didampingi
oleh petugas yang lain seperti konselor dll. Mereka belum siap untuk melakukan
multi peran tersebut.
d. Masalah Pendidikan Dasar 9 Tahun.
UU RI No.2 Tahun 1989 pasal 6 menyatakan
tentang hak warga Negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan
dasar, pasal 13 menyatakan tujuan Pendidikan Dasar. Kemudian PP No.28 Tahun
1990 tentang pendidikan dasar pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar
merupakan 9 tahun.
Secara konseptual dan acuan yang diberikan oleh
ketetapan-ketetapan resmi tersebut sudah sejalan dengan kebutuhan pembangunan antara lain:
ü Untuk memasuki PJPT II diperlukan Sumber Daya Manusia yang lebih
berkualitas.
ü Pendidikan dasar akan memperkuat fungsinya sebagai akar tunjang yang
menopang kualitas proses pendidikan pada jenjang-jenjang pendidikan yang lebih
tinggi, yang selama ini posisinya sangat lemah.
ü Persyarata kerja yang dituntut dunia kerja semakin meningkat sehingga
dengan basis pendidikan dasar 9 tahun tentunya lebih baik dari pada hanya 6
tahun.
Hambatan-hambatan
mengenai penyelenggaraan sekolah antara lain:
Ø Realisasi pendidikan dasar yang diatur dengan PP No.28 Tahun 1989
masih harus dicarikan titik temunya dengan PP No.65 Tahun 1951 yang mengatur
Sekolah Dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar, karena PP tersebut belum
dicabut. (HAR Tilaar, 1992:21).
Ø Kurikulum belum siap.
Ø Pada masa transisi para pelaksana pendidikan di lapangan perlu
disiapkan melalui bimbingan-bimbingan, penyuluhan, penataran dll. Hambatan lain
berasal dari masyarakat, utamnya dari orang tua/kalangan yang kurang mampu.
2. Upaya Penanggulangan.
Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk
menggulangi masalah-masalah aktual sebagai berikut:
a) Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogam tidak cukup berlangsung
hanya secara incidental.
b) Pelaksanaan ko dan ekstra kurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan
nilai akhir atau pelulusan.
c) Pemilahan siswa atas
kelompok yang akan
melanjutkan belajar ke Perguruan Tinggi dengan yang akan terjun ke
masyarakat merupakan hal yang prinsip
karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di
Perguruan Tinggi.
d) Pendidikan tenaga kependidikan (prajabatan dan dalam jabatan) perlu diberikan
perhatian khusu.
Untuk
pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi dikaitkan gerakan wajib belajar,
perlu diadakan penelitian secara meluas pada
masyarakat untuk menemukan factor penunjang dan utamanya factor penghambatnya.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah ini
adalah sebagai berikut.
1. Dalam
usaha pemerataan pendidikan, diperlukan pengawasan yang serius oleh pemerintah.
Pengawasan
tidak hanya dalam bidang anggaran pendidikan, tetapi juga dalam bidang mutu,
sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, perluasan kesempatan belajar pada
jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijaksanaan yang penting dalam usaha
pemerataan pendidikan.
2. Pendidikan
(dengan Bidang terkait) dalam usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk
sangat diperlukan. Pelaksaaan program ini dapat ditingkatkan dengan
mengakampanyekan program KB dengan sebaik-baiknya hingga pelosok negeri ini.
3. Pelaksanaan
program belajar dan mengajar dengan inovasi baru perlu diterapkan. Hal ini
dilakukan karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat diterapkan lagi.
4. Sistem
pendidikan Indonesia dapat berjalan dengan lancar jika kerja sama antara
unsur-unsur pendidikan berlangsung secara harmonis. Pengawasan yang dilakukan
pemerintah dan pihak-pihak pendidikan terhadap masalah anggaran pendidikan akan
dapat menekan jumlah korupsi dana di dalam dunia pendidikan.
5. Peningkatan
mutu pendidikan akan dapat terlaksana jika kemampuan dan profesionalisme
pendidik dapat ditingkatkan.
DAFTAR PUSTAKA
Tirtarahardja,
Umar dan S.L. La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
0 comments:
Post a Comment